EFFECTIVE LEADERSHIP AND GOOD GOVERNANCE: STUDIES ON THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY
Keywords:
Leadership, Good Governance, Regional AutonomyAbstract
This study aims to find out about the effectiveness of leadership and good governance that occurs in regional autonomy where in this case the leadership factor has a very strategic and important role in creating a government that is characterized and supported by the principles of good governance so that the existence of local government can be utilized properly. the best. In essence, the administration of regional government has undergone very fundamental changes since the enactment of Law No. 12 of 2008 and was finally replaced by Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses descriptive analysis as a research method, using a qualitative approach, and the results of this study reveal that, in simple terms, indicators in assessing the progress of the implementation of regional autonomy in regional government must be based on several important aspects including (1) regional economic aspects , namely the development carried out is development that stimulates economic growth in local communities. Then regional autonomy must be able to synergize with aspects of public service, where in this context, it must be assessed how close the regional government is to the community, which is reflected in open, efficient and effective public service matters. In addition, the implementation of regional autonomy requires the realization of governance Good governance in principle encourages regional heads to develop leadership that is more transparent and accountable, as well as conditions various steps of bureaucratic reform.
Downloads
References
Achmadi, A. (2015). Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi. Anterior Jurnal, 14(2), 221-227.
AMIN, M. (2008). penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan pada kantor wilayah departemen hukum dan ham propinsi sulawesi tengah (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Andini, R., Amin, M. J., Dyastari, L., Sos, S., & Si, M. (2017). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Antahari, R. (2015). Peranan Hukum Tua dalam Mewujudkan Good Governance (suatu Studi di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). 1. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1081.
Fahrojih, I. (2004). partisipasi lembaga swadaya masyarakat (lsm) di era otonomi daerah dalam rangka mewujudkan good governance di kota malang (Study di Malang Corruption Watch (MCW) dan Solidaritas Rakyat Anti Korupsi-Kolusi (SORAK) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
Fitriani, D. R. (2017). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 3(1), 324-330.
Fuziah, S., & Trisnawati, R. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Indriana, I., & Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 8(1).
Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. mawa izh jurnal dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan, 10(2), 326-353.
Kurniawan, T. (2007, November). Mewujudkan Good Governance Di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU NO. 22 Tahun 1999 dan UU NO. 32 Tahun 2004. In The 1 St Accounting Conference Faculty of Economics Universitas Indonesi, November (pp. 1-27).
Mahyuddin, M., & Sahri, S. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. JMM UNRAM-MASTER OF MANAGEMENT JOURNAL, 11(4), 346-357.
Marewa, Y. B., & Tanan, M. (2019). penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten toraja utara. Paulus Law Journal, 1(1), 40-47.
Mulyadi, M. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. Jurnal studi komunikasi dan media, 15(1), 128-137.
Negara, P. H. A. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.
Nuris, M. A. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Memajukan Kabupaten Jember. Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember, 1(3), 302-310.
Purba, L. T. (2020). pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi (studi kasus di kantor kepala desa surbakti, kabupaten karo).
Ramdiansyah, R. (2005). upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemda untuk mewujudkan good goverance di era otonomi daerah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Saleh, E. S. (2012). penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penempatan aparatur dalam jabatan struktural di sekretariat daerah kabupaten pohuwato (Studi Kasus: Peranan baperjakat dalam Seleksi dan Penempatan Aparatur dalam Jabatan Struktural) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Samangun, C., Renyaan, Y., Kameubun, X., & Tambunan, I. I. (2019). efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dprd berdasarkan prinsip good governance di era otonomi daerah. patriot, 101-127.
Selamat, M. D. (2013). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Governance, 5(1).
Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
Sunarmo, A. S., Widianingsih, R. W., Pratiwi, U. P., & Hidayat, T. H. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 16(1), 9-18.
Sunarto, S., & Welly, B. (2019). Peran Pemimpin Daerah dalam Menuju Terciptanya Good Governance Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 3(3).
Tulandi, N., Rompas, S., & Pombengi, J. (2015). Peranan Camat Dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. jurnal administrasi publik, 4(32).