THE EFFECTIVENESS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT IN THE VILLAGE
Keywords:
Village Consultative Body, village government, effectivenessAbstract
The village consultative body, abbreviated as BPD, is essentially the embodiment of all community members and is a village high institution capable of attending to the community's interests in an area, particularly a village. In practice, however, the BPD is less effective due to the absence of knowledge possessed by its members, and the village government is often nominated by the village chief. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the efficacy of the Village Consultative Body (BPD) in implementing village-level governance. This study employs a descriptive research model with data processing techniques and qualitative analysis at BPD Tegalmanggung Village, Cimanggung District, Sumedang Province. The findings of this study indicate that the Village Consultative Body's (BPD) effectiveness in implementing governance in Tegalmanggung Village still confronts several obstacles. Several factors contributed to the ineffectiveness of the BPD, including the fact that members of the BPD held outside jobs, a lack of knowledge about village governance and BPD legislation, and the channeling of individual aspirations.
Downloads
References
Asmayandi, A., Zulhadi, Z., & Kurniawan, T. L. (2023). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara). Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(8), 3147-3166.
Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). Jurnal Eksekutif, 1(1).
Habibi, F. (2012). Pasang Surut Otonomi Desa. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 1(1).
Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). Politico: Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 160583.
Lonteng, T. J., Sumampow, I., & Kumayas, N. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). GOVERNANCE, 2(1).
Maubanu, A., Suprojo, A., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 6(1).
Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Masalah-Masalah Hukum, 43(3), 438-444.
Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 4(2), 159-172.
Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. PERSPEKTIF, 10(2), 371-382.
Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 36-54.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alpabeta, Bandung, 62-70.
Surkati, A. (2012). Otonomi daerah sebagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan kerjasama antardaerah. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(1), 39-46.
Zaman, W. (2019). UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI. Jurnal Clean Goverment, 2(1), 202-216.
