Control of Changes in the Function of Residential Houses to Business Buildings in Urban Areas

Ernawati Ernawati; Susetya Herawati; Budi Supriyatno

Authors

Ernawati Ernawati Urban and Territorial Development Studies Program, Postgraduate University of Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
Susetya Herawati Urban and Territorial Development Studies Program, Postgraduate University of Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
Budi Supriyatno Urban and Territorial Development Studies Program, Postgraduate University of Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Keywords:

Urban, road corridor, control, and change of building functions, residential houses, and business build-ings

Abstract

The limitation of land and its expensive cost in urban areas led to the invasion of commercial functions into the settlement area. The transformation of housing into business buildings is due to population growth within the city and increased activity, where land remains constant so that it cannot accommodate the needs of urban communities. Among these phenomena is the doubled use of housing – for housing and business – to secure additional income/economic boost for the family. As a result, space layout patterns are uncontrolled, and the functions set in the space plan are not achieved. This, in turn, has interfered with the activity and comfort of the environmental functions of the Hunian as a decent Huni. This research aims to produce a formula for the control of the movement of housing functions into business buildings, where the change of the housing function to business building has taken place since 2008 when Law No. 51 of 2008 on the Establishment of the City of Southern Tangerang as an Autonomous District. The method used is a qualitative and quantitative approach with overlay analysis, descriptive analysis, policy analysis and monitoring and control analysis relevant to the intensity of space utilization. (karakteristik nilai tanah, kelengkapan utilitas, aksesibilitas tanah, karakteristik pribadi pemilik tanah, aturan penggunaan tanah, inisiatif bangunan komersial). The uncontrolled change in the function of the residential house into the building of the business building caused a lack of spatial arrangement along the main street corridors in the housing area as a residential place in the urban area caused by the presence of the factors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anomin, 1997, Rumah dan Lingkungan Permukiman Sehat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta.

Anggraeni Dyah S, 2010, Perubahan Fungsi Hunian menjadi Fungsi Komersial di Jalan Bintario Utama 3 Sektor 3 Bintaro Jaya, Jurnal Arsitron Vol 1 No 1.

Aditianata, Holiqkurrahman, 2011, Identifikasi Proses dan Dampak Perubahan Fungsi Perumahan menjadi Komersil di Koridor Wolter Monginsidi di Kawasan Pasar Santa, Kecamatan Kebayoran Baru, Jurnal Planesa Volume 2 No 1.

Cahyono, Bambang Ananto, 2004, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Irawan, 2007, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Universitas Indonesia, Jakarta.

Kota Tangerang Selatan, 2013, Buku Panduan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang Selatan.

Nidyasari, Evita, 2011, Perubahan Fungsi Hunian dan Konflik Teritori, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2015, Perda Tangerang Selatan No. 6 Tahun 2015 ttg Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2015, Perwal Tangerang Selatan No. 54 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Izin Gangguan, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2014, Perda Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2014 ttg Retribusi Daerah, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2014, Perda Tangerang Selatan No. 4 Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindu, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2014, Perda Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2011, Perda Tangerang Selatan No. 4 Tahun 2011 ttg Izin Gangguan, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2011, Perda Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2011, Perda Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2011 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031, Sekretaris Daerah, Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2006, Perda Kabupaten Tangerang No. 09 Tahun 2006 tentang rencana Tapak, DPRD, Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2006, Perda Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2006 tentang Izin pemanfaatan ruang, Sekretaris Daerah, Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2006, Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan, Sekretaris Daerah, Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2018, BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2018, BPS Kota Tengrang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2017, BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, BPS Kota Tengrang Selatan.

Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2010, Permendagri No. 32 Tahun 2010 ttg Pedoman Pemberian IMB, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Republik Indonesia, 2009, Permendagri No. 27 Tahun 2009 ttg Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Republik Indonesia, 2011, Permen PU No. 4 Tahun 2011 ttg Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Republik Indonesia, 2007, Permen PU No. 25 Tahun 2007 ttg Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Richard, Ferrial. Strategi Pengendalian Fungsi Permukiman di Kawasan Pemugaran Kebayoran Baru.

Syahrir, 2010, Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan Perumahan menjadi Perdagangan dan Jasa Komersial di Perumahan Tumbuh I dan Perumahan Tumbuh II Kota Kendari, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Se marang.

Taufikurrahman, 2010, Perubahan Pola Tatanan Ruang Rumah Tinggal sebagai Akibat Kegiatan Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Pengrajin Logam di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo). Makalah dalam Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010, Surabaya.

Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal.