A legal analysis of legal protection for female victims of sexual violence is reviewed based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law)
Keywords:
Legal Protection, Women, Sexual Violence, TPKS LawAbstract
Sexual violence against women has become an increasingly serious social issue in Indonesia, with data showing a significant increase in reported cases, often linked to gender inequality and inadequate legal protection. Prior to the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law), the legal framework for protecting victims had weaknesses, such as limited coverage, a focus primarily on criminal aspects without a holistic approach to victims' rights, and a lack of effective mechanisms for recovery and restitution. This study aims to analyze the form and effectiveness of legal protection for women victims of sexual violence under the TPKS Law. The research method used is normative juridical, with a legal and conceptual approach, through analysis of legal texts, court decisions, and related legal concepts. Key findings indicate that the TPKS Law expands protection for victims through medical and psychological rights, protection from revictimization, social recovery, and more comprehensive restitution. In conclusion, the TPKS Law is a progressive legal instrument for protecting victims of sexual violence. However, its implementation still faces challenges such as limited resources, public awareness, and harmonization with other regulations.
Downloads
References
Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). Pengantar metode penelitian hukum. Depok: Rajawali Press.
Amiruddin, Mariana, Sitohang, V., dkk. (2023). Lembar fakta catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023. Komnas Perempuan.
Aulia Ilmi Sosia. (2025). Analisis yuridis terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. CV. Sinar HowuHowu.
Dimas Gibran Satrio Utomo. (2024). Kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. APPIHI.
Fauzia, M., & Rastika, I. (2025). Ini 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. Kompas.
Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
LPSK. (2022). Laporan tahunan perlindungan korban. Jakarta: LPSK.
Muslim Harahap. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jurnal Ilmiah Magister Hukum.
Mulyati, S. R. (2022). Supporting pencegahan kekerasan seksual pada perempuan, anak, dan remaja di Kelurahan Pulogebang dan desa Telajung. Community Engagement & Emergency Journal.
Putra, T. S. (2021). Menyoal perlindungan terhadap perempuan. Kalimantan Barat: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kanwil DJKN.
Risal. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan efektivitas. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. Journal Justiciabellen.
Sistha, W. W. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Pekanbaru.
