REVIEW OF COVID-19 TASK CIRCULAR LETTER NUMBER 20 YEAR 2021 ON MANDATORY QUARANTINE POLICY AFTER TAKING INTERNATIONAL TRAVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE (STUDY ON TRAVEL HUB HOTEL)
DOI:
https://doi.org/10.58471/justi.v13i1.435Keywords:
Mandatory Quarantine, Covid-19 Pandemic, Human Rights.Abstract
The phenomenon of the spread of the corona virus (Covid-19) which is very fast and uncontrolled has made the World Health Organization (WHO) stipulate that Covid-19 as a pandemic on March 12, 2020. In Indonesia, as one of the countries affected by Covid-19, has tried to make several policies in order to suppress the spread and limit the space for the transmission of Covid-19. One of these policies is the regulation of mandatory quarantine for Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) who have traveled internationally as stated in the Covid-19 Task Force Circular No. 20 of 2021 concerning International Travel Health Protocols During the Covid-19 Pandemic. -19. The policy regarding the obligation to undergo quarantine during the pandemic has the potential for violations in terms of fulfilling human rights. This study examines more specifically the self-quarantine regulations that are placed in hotels with the components of all costs incurred not being borne by the government but by themselves. This type of research uses a normative juridical method with an approach to legislation and concepts related to self-quarantine. This study summarizes that the state policy regarding mandatory quarantine in an emergency situation such as the Covid-19 pandemic is something that is legally allowed, as long as the limitation of human rights is still in the derogable right group (which can be limited in its fulfillment). However, taking such action must be done carefully, and full of wisdom
References
Aidah, Siti Nur dan tim. 2020. Kitab Sejarah Covid-19. Jogjakarta: KMB Indonesia.
Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. 2020. Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media.
Arif, Moh. 2012. Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman.
Ashri, Muhammad. 2018. Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrument Dasar. Makassar: Social Politic Genius.
Atmasasmita, Romli. 1997. Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: Binacipta.
Gerung, Rocky. 2006. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus. Jakarta: Filsafat UI Press.
Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yokykarta: Kanisius.
Sihombing, Sihar. 2013. Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Nuansa Aulia.
Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.
Wasito, H.R. dan Wuryastuty, Hastari. 2020. Corona virus. Yogyakarta: Lily Publisher.
Wijayanti, Herlin. 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Malang: Bayumedia Publishing.
Zainuddin. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dinata, Ari Wirya dan Akbar, M. Yusuf. 2021. “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right To Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia”. dalam Jurnal Ham. Vol 12/No.2. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
Elsye, Rosemery dan Saleha, Dwi. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Pemerinta Di Tengah Wabah Covid 19 Ditinjau Dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. dalam Jurnal Konstituen. Vol. 2/No.1. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Alodokter, “Virus Corona” https://www.alodokter.com/virus-corona diakses pada 15 November 2021
Barbara von Tigerstrom dan Kumanan Wilson, “COVID-19 travel restrictions and the International Health Regulations (2005),” BMJ Global Health 5, no. 5 (Mei 17, 2021): 2629, diakses pada 28 Maret 2022, https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7237384/
CNBC Indonesia, “Jokowi Tunjuk Doni Monardo Jadi Panglima Pemberantas Corona” Jum’at, 13 Maret 2020 https://www.cnbcindonesia.com/news/20200313212424-4-144838/jokowi-tunjuk-doni-monardo-jadi-panglima-pemberantas-corona diakses pada 22 November 2021
