The Role of the Tax Court as the First and Final Court in Resolving Tax Disputes
Keywords:
Tax Court, Tax Settlement, Tax Disputes.Abstract
Tax is an obligatory contribution to the state payable by individuals or bodies without direct compensation for state purposes to benefit the people. The tax dispute between PT Prima Globalindo Logistik, Tbk. and the Director General of Taxes on Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/6/207/19/048/21 shows how illegal tax collection can unfairly tax taxpayers. This study examines how people settle tax disputes over Directorate General of Taxes underpayment tax assessment letters through the tax court. As well as other goals to guide Tax Court judges' tax dispute decisions. This study applied normative juridical data collection methods to literature studies and secondary data. This study shows that taxpayers contest the Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/6/207/19/048/19 in two stages: objection efforts at the Tax Determination Office. Taxpayers seek an appeal if they haven't found a remedy. In the appeal, the tax court partially upheld the Director General of Taxes' decision on the taxpayer's challenge to Tax Underpayment Assessment Letter Number 00176/207/19/048/21.
References
Afdol, A., & Setjoatmadja, S. (2015). Kedudukan, eksistensi dan independensi pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 1(1). https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.55
Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan: Suatu perspektif keadilan. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(1), 80–88. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601
Alfarizi, M. (2023). Kebijakan pemerintah terhadap pengenaan tarif insentif pajak saat pandemi Corona terhadap pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(03), 1442–1458.
Djumadi, S. H., & HM, M. (2013). Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan pajak. Elex Media Komputindo.
Farouq, M. (2018). Hukum pajak di Indonesia. Prenada Media.
Hukumonline. (2024, Maret 18). Kedudukan dan posisi pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman. https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-dan-posisi-pengadilan-pajak-dalam-kekuasaan-kehakiman-lt65122664f2638/?page=2
Ispriyarso, B. (2018). Upaya hukum dalam sengketa pajak. Administrative Law and Governance Journal, 1(1), 9–14. https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.9-14
Komaria, R., & Purwito, A. M. (2007). Pengadilan pajak. Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
Marbun, S. F. (2018). Hukum administrasi negara I (Administrative Law I). FH UII Press.
Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. Administrative Law and Governance Journal, 5(3).
Pajakku. (2024, Februari 26). Pajak dari, oleh, dan untuk rakyat. https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat
Rachmawati, A. R., & Sariono, J. N. (2011). Upaya hukum wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar yang ditetapkan oleh fiskus dalam pemenuhan hak wajib pajak. Perspektif, 16(4), 196–213. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.83
Retno, M. E. (2007). Kontradiksi antara wajib pajak mendapatkan keadilan dengan keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3).
Rumadan, I. (2012). Eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(1), 35–62. https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.35-62
Sa’adah, N. (2019). Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 19–33. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33
Sa’adah, N., & Wibawa, K. C. S. (2023). Batasan kewenangan mengadili sengketa pajak antara pengadilan pajak dan pengadilan tata usaha negara. Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 21–29. https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.21-29
Saidi, J. M. (2013). Hukum acara pengadilan pajak. Rajawali Pers.
Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4), 509–619. https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.11075
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.
Suoth, T. C. P. (2019). Analisis hukum penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan pemungut pajak untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lex et Societatis, 6(9). https://doi.org/10.35796/les.v6i9.22771
Sundary, R. I. (2018). Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Aktualita: Jurnal Hukum, 1(1), 279–294. https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3723
Valentina, S. S., & Suryono, A. (2006). Perpajakan Indonesia. UPP AMPYKPN.
Waluyo. (2004). Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan. Salemba Empat.
Worotikan, J. M. (2015). Penyelesaian sengketa pajak terhadap keberatan wajib pajak. Lex et Societatis, 3(7). https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9074
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
.
