Criminal Responsibility of Child Perpetrators in Crimes of Violence Against Victims in the Form of Imposing Restitution

Fathurrohman Hakim; Ferry Fathurokhman; Dadang Herli Saputra

Authors

Fathurrohman Hakim Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Ferry Fathurokhman Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dadang Herli Saputra Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Keywords:

Restitution, Liability, Sexual Intercourse, Child, Pregnancy

Abstract

The absence of additional punishment in the form of restitution imposition on the defendant of the crime of sexual intercourse committed on a child and resulting in pregnancy in the Serang District Court Decision Number: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg, certainly creates injustice and will have a direct impact on the child conceived by the victim, because the criminal liability of the defendant O.M.A.J. is no different from the criminal liability of the perpetrator whose actions do not result in pregnancy in the victim's child. The problems in this study are how the imposition of restitution as the responsibility of the perpetrator of sexual intercourse with a child that results in pregnancy, and how criminal law policy regulates the responsibility of the perpetrator of sexual intercourse with a child that results in pregnancy. The method used is normative juridical, using secondary data sources. Data collection techniques by means of documentation studies, and all data collected are analyzed qualitatively. The results of the research show: 1) The imposition of restitution as the responsibility of the perpetrator of sexual intercourse with a child resulting in pregnancy has not been fulfilled in Serang District Court Decision Number: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg, where the defendant was sentenced to 10 years imprisonment and a fine of Rp60,000,000, without any additional punishment in the form of imposition of restitution or compensation to the child victim. This is contrary to Article 7 of the Law on Witness and Victim Protection, as well as Article 4 of Supreme Court Regulation Number 1 Year 2022, which states that victims are entitled to restitution; 2) Criminal law policy in regulating the responsibility of perpetrators of sexual intercourse with children resulting in pregnancy has not fulfilled the principle of justice for victims, because the verdict imposed on the defendant in Decision Number: 621/Pid.Sus/2019/PN.Srg did not consider the consequences caused by the defendant's actions which resulted in pregnancy for the victim's child.

References

Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2015.

Anugrah Andriansyah, “KPAI: Guru Mendominasi Pelaku Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Selama 2021”, 29 Desember 2021, https://www.voaindonesia.com/a/kpai-guru-mendominasi-pelaku-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan-selama-2021/6373253.html, diakses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 16.55 WIB.

Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9, diakses pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 11.20 WIB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Siaran Pers: Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, Jakarta: KPAI, 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Siaran Pers: Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2022 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2023, Jakarta: KPAI, 2022.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 621/PID.SUS/2019/PN.Srg.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 2016

Theodora Syah Putri, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: UI Press, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undanag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2020.