Recriminalization in the New Criminal Code Against the Criminal Justice System Article on Information and Electronic Transactions
Keywords:
2023 Criminal Code, Criminal Justice System, Electronic Information and TransactionsAbstract
The results of the discussion conclude that the principle of recriminalization or regulation of new criminal acts that were previously not clearly regulated or new articles related to computer crimes and electronic transactions as well as related to the criminal justice system and law enforcement policies to balance the interests of law enforcement of electronic transactions. This shows that the new Criminal Code attempts to combine the principle of substantive justice while maintaining criminal law as a last resort in resolving legal conflicts. The research method used is normative juridical, with a literature study of the New Criminal Code, national legal literature, and scientific articles discussing the principle of ultimum remedium and Criminal Code reform.
References
Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum. 3(8):
Moh. Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi), Yogyakarta : Galang Press, 2008, Hlm 47-48.Raden Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Aksara Baru: Jakarta, 2015
R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2014.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2018,
UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2009-keempat 2002).
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad Tahun 1915 No. 732 Jis. Staatsblad Tahun 1917 No. 497, 645, mb. 01 Januari 1918.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 7.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192.
Bambang Sutiyoso “Perjudian dalam perspektif hukum“ http:// blogstaf uii.com/html diakses Selasa, 10 Mei 2025
Legendsinclay, “Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online”, dalam http://legendsinclay.com, diakses Selasa, 10 Mei 2025.
Marcy Marlando, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet,” DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, Agustus, 2016.
Media Hukum, Judi: Hipokrisi, Lokalisasi, Legalisasi, http://www.freelists.org/cgibin/ list/list.id=untirtanet diakses Selasa, 10 Mei 2025.
Muslim Adyadi, Judi dan Penanganannya, dalam http://tribratanews.com, diakses Selasa, 10 Mei 2025.
Malau, Paarningotan, Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, diakses dalam https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815/1477
Stevin Hard Awaeh, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V, No. 5, Juli 2017
