Law Enforcement Against Perpetrators of Online Gambling Crimes by the Cyber Crime Division of the North Sumatra Regional Police Criminal Investigation Unit
Keywords:
Law Enforcement, Action Crime, Online Gambling.Abstract
Discussion results conclude that impact online gambling usually impact on social, economic, psychological and other aspects enforcement law. Even in tracking related cash flows with online gambling that is necessary researched. This approach allows police For browse cash flow online gambling so that No only ensnare perpetrator field, but also uncovers the bookies and networks that play a role as controller as well as recipient profit main. With focus on tracking transaction finance, enforcement law become more oriented towards termination cash flow and weakening structure crime in a way comprehensive.
References
Arief, B. N. (2010). Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Arief, 2003. Kejahatan Ciber Crime Atau Komputer-Related Crime Menurut Perserikatan Bangsa-Banga (PBB:X/2000). Jakarta: Rajawali Press.
Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Hanafi Mahrus, 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
Jahja Juni Sjafrien, Melawan Money Laundring, Visi Media, Jakarta, 2012.
Kartini Kartono, 2005. Patologi Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Teguh Prasetyo, dkk, 2005. Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widodo, 2013. Memerangi Cybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Maria Margaretta, dkk. 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). USU Law Journal, 2(2), 187-188.
Roby Suhada. 2017. Makna Judi Online Bagi Remaja Di Kota Surabaya. Jurnal FIS Universitas Airlangga, 21(18)
Shilvia Amanda. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal Tiktok E-Cash di Indonesia. Res Nullius Law Journal. 4(1), 64-65.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.











