Open Recruitment for Senior Leadership Positions in the Provincial Government of Papua South

Authors

  • Albert Gidion Peres Elmas Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor
  • Wirman Syafri Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor
  • Rizki Amalia Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor

Keywords:

Open Recruitment, JPT Pratama, South Papua Province.

Abstract

This study aims to identify, review, and analyze the Open Recruitment for the Filling of High-Level Leadership Positions Following the Establishment of the New Autonomous Region of Papua, the inhibiting factors, and the efforts made to overcome these obstacles. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The theory used in this study is Hugo Horta's theory (2014:22), namely Recruitment, Selection, Transparency, and Performance Assessment. The results of the study indicate that the implementation of open recruitment for the filling of Primary High Leadership Positions (JPT) in the South Papua Provincial Government has not been fully optimal. Success has only been seen in the selection and performance assessment dimensions, while in the recruitment and transparency dimensions there are still a number of significant weaknesses. Several factors hindering the implementation of this open recruitment include limited human resources; limited infrastructure and supporting facilities; and high political intervention and the dominance of local interests. To overcome these obstacles, strategic and systematic efforts are needed in line with applicable regulations, including through Improving the Quality and Quantity of Human Resources; Wider Socialization and Dissemination of Information; Overcoming Political Intervention and Group Interests; Utilization of Technology and Digitalization of the Recruitment Process.

References

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Arif Yusuf Hamili. 2016. Pemahaman Manajemen Sumber daya Manusia. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service

Azwar. Saifuddin. 2013. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dessler, Gary, 2015. Human Resources Management (Manajemen Sumber Daya Manusia). Edisi Empat Belas Bahasa Indonesia. Jakarta: Indeks

Edison, Emron dkk. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta, Bandung.

Fernandes Simangunsong, 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan, ALFABETA, Bandung.

Hanif Nurcholis. 2010. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo

Handoko, T. Hani, 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi II. BPFE Yogyakarta :Yogyakarta

Horta, Hugo, 2014. Open, Merit-bassed and Transparent Recruitment, ERAC. Human Resources and Mobility.

James A.F. Stoner, 2018. Manajemen Jilid I, Terj. Alexander Sindoro, Jakarta: PT. Prahallindo.

Kansil, C.S.T. 2014, Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Malayu S.P. Hasibuan. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:Bumi Aksara.

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. 2014. Qualitative data analysis: A methods sourcebook 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage

Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhadam Labolo, 2022. Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian Awal Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada, Depok

Narbuko, Cholid 2012. Metodologi Penelitian. Jakart: PT. Bumi Aksara

Nawawi, Hadari. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Cetak ke empat. Yogyakarta: Universitas Gadja Mada.

Poerwadarmita, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.

Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong, 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi yang Diperluas. IPDN PRESS

Sermadayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011. Metodologi Penelitian. Mandar Maju, Bandung.

Sugiyono. 2024. Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta, Bandung.

Veithzal Rivai, 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Raja Wali Pers

Widjaya HAW, 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Wirman Syafri dan Alwi. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik. IPDN PRESS

Wirman Syafri dan Sofyan Ashari Nur, 2025. Government Dynamic Cappabilities. Dinamisasi Manajemen Organisasi Pemerintahan. ALQA PRINT, Jatinangor.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengawasan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden RI Nomor 15/P Tahun 2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat a.n. Menteri Permenpan & RB dengan Nomor: B/68/S.SM.99/2017 menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPT Pratama.

Surat edaran Menteri Permenpan & RB Nomor: B/57/M.SM.02.03/2022 tentang Pertimbangan Afirmasi terkait pengisian JPT di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dimana batas usia paling tinggi bagi PNS Orang Asli Papua (OAP) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Keputusan Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 821/556/PPS/VII/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Surat Pj. Gubernur Papua Selatan Nomor 800.1.3/80/PPS tanggal 10 Februari 2023 Hal Mohon Pertimbangan/Rekomendasi.

https://papua.tribunnews.com/2022/12/02/ini-daftar-nama-10-pimpinan-opd-papua-selatan-yang-ditunjuk-apolo-safanpo

(Diunduh pada 2 Desember 2022).

https://sorongnews.com/berikut-daftar-10-pejabat-ikut-jobfit-pengisian-jpt-pratama-provinsi-papua-selatan/

(Diunduh pada 11 Mei 2023)

https://papua.tribunnews.com/2023/07/12/ini-9-nama-pejabat-tinggi-pratama-yang-hari-ini-dilantik-di-papua-selatan#google_vignette (Diunduh pada 12 Juli 2023).

Downloads

Published

2025-08-13

How to Cite

Albert Gidion Peres Elmas, Wirman Syafri, & Rizki Amalia. (2025). Open Recruitment for Senior Leadership Positions in the Provincial Government of Papua South. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID), 4(7), 681–692. Retrieved from https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/esaprom/article/view/7136