Implementation of Electronic-Based Government System Through the Permen Manis Service at the Department of Population and Civil Registration of Bandar Lampung City
Keywords:
Implementation, Electronic-Based Government System (SPBE), Bandar Lampung.Abstract
Digital transformation through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) serves as a strategic instrument for realizing effective, transparent, and accountable public service governance. However, in practice at the regional level, technology adoption is often carried out partially and inconsistently. The Population and Civil Registration Office of Bandar Lampung City has developed an online service innovation known as Permen Manis Service, which, in its implementation, continues to face operational challenges and issues related to public readiness. This study employs the Policy Implementation Theory of Van Meter and Van Horn, which consists of six dimensions: Policy Standards and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Interorganizational Communication, Implementers’ Attitudes (Disposition), and the Economic, Social, and Political Environment. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results indicate that the implementation of SPBE through the Permen Manis Service has generally been carried out well in terms of the internal readiness of the bureaucracy, although it has not yet achieved optimal outcomes. From the dimension of Policy Standards and Objectives, implementation has been supported by clear regulations; however, the achievement of policy targets has not been fully successful due to the high number of rejected application documents. The Characteristics of the Implementing Organization, which are functionally structured, along with effective Interorganizational Communication, have contributed to the development of positive and highly committed Implementers’ Attitudes (Disposition). Despite the establishment of internal readiness, implementation still faces obstacles in the Resources dimension, particularly the limited number of personnel with specialized IT competencies and insufficient budget allocation. Finally, within the Economic, Social, and Political Environment dimension, the digital literacy gap among citizens has emerged as a significant barrier affecting the public’s ability to access services
References
Carl Van Horn dan Donal Van Meter .1975. A Model of the policy Implementacion. Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Effendy, Khasan. 2010:59. Sosiologi Pemerintahan. Indra Prahasta. Bandung.
Gunawan, Imam. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. Bumi Aksara.
Hamdi, Muchlis. 2020. Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Hardiansyah. 2011:11. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Rajagrafindo. Jakarta.
Moleong, L.J. 2007. Metodoliogi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
Pasolong, Harbani. 2020. Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Pramudji, S.1985. Kerja Sama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan Dari Segi Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara.
Samodra, Wibawa. 1994: 22-23. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis, Cet. Ke-1, Jakarta: Intermedia.
Setiawan, G. 2004. Implementasi pada birokrasi Pembangunan. Jakarta. Balaia Pustaka.
Simangunsong, Fernandes, 2017. Metode Penelitian Pemerintahan, Bandung, Alfabet
Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta.
Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1589-1602.
Atik. 2013. Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptulal, penerapan citizen’s charter dan standar pelayanan minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurmandi, Achmad, dkk. 2020. Challenges of E-Government Implementation in Indonesian Local Government. International Journal of Public Sector Management.
Pratiwi, Nofia. 2020. Evaluasi Implementasi Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Jurnal Administrasi Negara
Rohman, Mohamad Abdul, dan Furi Larasati. 2020. Penerapan Standar Pelayanan Publik dalam Peningkatan Kualitas Layanan. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.
Setianingrum, K., Sumaryadi, H. N., & Wargadinata, E. Penerapan Egovernment Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Setiawan, H. (2021). Inovasi Pelayanan Publik LUKADESI (Keluarga Berduka Desa Siaga) Di Sleman D.I Yogyakarta. “Journal of Governance and Local Politics (JGLP)”, 1, 18-19.
Siregar, Ahmad Fathoni. 2019. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Medan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
Soesetyo, K. dan Kasiyanto. 2013. Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia. Jurnal Komunikasi.
Soraya, T., & Astuti, P. (2019). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online di kabupaten pati. Journal of Politic and Government Studies, 8(04), 61-70.
Winarsih, A. S. (2012). Ratminto. Manajemen Pelayanan, 181-182.
Yustika, O. D. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipilkabupaten Lampung Utara (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). LN. 2019/No.185, TLN No. 6400.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2018. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Pub. L. No. 132 (2022).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
