Criminal Sanctions for Perpetrators of Corruption under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) in Indonesia
Keywords:
Sanctions Policy; Corruption Offenses; National Criminal Code; Anti-Corruption Law.Abstract
Corruption in Indonesia is classified as an extraordinary crime due to its systemic destructive impact. The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code) has brought about fundamental changes that raise the potential for regulatory overlap with Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes (Anti-Corruption Law). The introduction of this new codification has raised public concerns regarding a potential weakening of the deterrent effect due to a reduction in the minimum mandatory prison sentences. This study aims to conduct an in-depth analysis of criminal sanction policies for perpetrators of corruption offenses from the perspective of the National Criminal Code and to examine their relationship with the Anti-Corruption Law in order to achieve regulatory harmonization. The research method employed is normative legal research with a qualitative analytical approach through a literature review. The approaches applied include the statutory approach and the conceptual approach. The primary legal sources analyzed are based on the text of the National Criminal Code and the Corruption Eradication Act, while secondary legal sources were obtained from relevant legal literature and scholarly journals. The results of the study show that the enactment of the National Criminal Code has given rise to a new paradigm of criminal punishment, shifting from a retributive-punitive (retribution) approach toward an integrative-utilitarian one that emphasizes proportional justice and restoration. Viewed through the lens of the legal relationship between the principles of lex posterior derogat legi priori and lex specialis derogat legi generali, this regulatory dualism does not result in a conflict of norms (legal antinomy), but rather a harmonious interplay of complementary regulations. The National Criminal Code serves to unify substantive criminal law through the restructuring of prison sentences, reform of the fine classification system, expansion of the concept of asset forfeiture, and the repositioning of the death penalty with a probationary period. Meanwhile, the Anti-Corruption Law remains in effect as an instrument of special procedural law (formal criminal law). The reduction of specific minimum penalties in the National Criminal Code is viewed as a step toward legal rationalization aimed at minimizing disparities in judicial rulings and optimizing the recovery of state assets in a humane manner.
References
Abu Tamrin. (2015). Perubahan konstitusi dan reformasi ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(1).
Admin. (2026, March 30). Korupsi adalah apa? Pengertian menurut ahli dan undang-undang. https://kab-lannyjaya.kpu.go.id/blog/read/8310_korupsi-adalah-apa-pengertian-menurut-ahli-dan-undang-undang
Adminnr. (2026, March 29). Apa itu Tipikor. https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-tipikor/
Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
Arifin Oemara Syarief, R., & Prastiyo, D. (2019). Korupsi kolektif (korupsi berjamaah) di Indonesia: Antara faktor penyebab dan penegakan hukum. Respublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(1).
Anwar, S. (2011). Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan.
Azhar, A. N. (2023). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasarkan perspektif keadilan. Brawijaya Law Student Journal.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209693/perma-no-13-tahun-2016
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Ghozali, E., Harefa, A., & Sinaga, S. B. (2025). Kebijakan formulasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal Hukum Justice, 3(1).
Ginting, J. (2012). Faktor hukum dan non hukum dalam putusan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 19(2).
Hasanah, N. F., & Senjaya, O. (2026). Pendekatan teoritis kriminologi terhadap pola perilaku dan faktor penyebab korupsi. ASAS WATANDHIM: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, 5(2).
Hidayat, S., Azizah, A. N., Angriani, F. S., & Bahtiar, M. A. I. (2025). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(2).
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kened, J. (2017). Kebijakan hukum pidana (Penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pustaka Pelajar.
Kristiawanto. (2022). Memahami penelitian hukum normatif. Prenada Media.
Oktavianto, H., & Khumaeroh, I. N. (2025). Deklinasi sanksi pidana korupsi dalam KUHP 2023. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3).
Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025). Kepastian hukum mengenai batasan unsur memperkaya dan menguntungkan dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Retentum, 7(1).
Putra, I. K. B. P., & Yudiantara, I. G. N. K. (2023). Studi komparatif sanksi delik korupsi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jurnal Kertha Wicara, 15(10).
Ramadhan, C. R. (2023). Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2).
Roisah, K., & Rahayu, D. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Law Reform, 15(2).
Siregar, P., Siregar, M. A., & Sidi, R. (2025). Analisis yuridis terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di SMK 1 Pencawaan Medan (Studi kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn). Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4).
Situmorang, N. E., Asphianto, A., & Ridwan. (2025). Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum. MATAKAO Corruption Law Review, 3(1).
Suraya, A., & Afrijal. (2026). Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(1).
Sabarudin Hulu, & Pujiyono. (2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 47(2).
Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3).
