Article Review: Analysis of Regulation and Implementation of Sale of Strict Drugs Without Prescription in Pharmacies: Literature Review

Irnaily Sabilla Elleny Subing

Authors

Irnaily Sabilla Elleny Subing Pharmacy Study Program, Faculty Medicine, University of Lampung, Indonesia

Keywords:

Prescription drugs, prescription doctor, pharmacy, supervision, regulation

Abstract

The sale of prescription drugs without a doctor's prescription remains a common issue in many pharmacies, despite clear regulations prohibiting such practices. This article is a narrative literature review aimed at analyzing the legal framework, pharmacist accountability, and the effectiveness of supervision concerning the distribution of prescription-only medicines in Indonesia. The review is based on five relevant scientific articles and a selection of applicable legal regulations. Findings show that regulatory loopholes, weak enforcement of administrative sanctions, and low public awareness regarding appropriate drug use contribute to ongoing violations. Furthermore, the rise of online pharmacies and the ease of accessing drugs through digital platforms exacerbates the risk of misuse. Therefore, it is essential to strengthen adaptable regulatory frameworks, enhance public education, and develop an integrated supervision system, including the use of digital verification technologies.

References

Afladhanti, P. M., Umam, K., Rahmawati, T., & Mufidah, A. N. (2024). Tinjauan hukum penjualan antibiotik tanpa resep dokter di era e-commerce di Indonesia. Kongres MHKI VI. Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Perizinan Obat Wajib Apotek (OWA).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

Septianingsih, E., Rukiah, S., & Agustina, S. D. (2024). Tanggung jawab hukum administrasi apotek terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 8–12.

Siregar, A. S., & Darmawan, D. (2023). Jual beli obat keras tanpa resep dokter dalam tinjauan hukum perdata dan perlindungan konsumen. Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 7(2), 214–222.

Tresnadi, S., Linda, M., & Makbul, A. (2025). Tanggung jawab hukum apoteker terhadap pemberian obat keras tanpa resep dokter di fasilitas pelayanan apotek. Jurnal Akademik: Mahasiswa Humanis, 5(1), 169–179.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya.