ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF REGIONAL TAX REVENUE ON REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE IN AMBON CITY
Keywords:
Effectiveness, Efficiency of Regional Tax Revenue, Regional Financial IndependenceAbstract
The results show that the R Square value is 0.994 which means that 99% of car demand is jointly influenced by the variables described in the model while the rest is influenced by factors outside the model. Partially, the GDP per capita variable has no effect, the length of the road has a positive and significant effect,
Downloads
References
Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daera, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Agustina, Oesi, 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang”, Jurnal Universitas Brawijaya
FISIPOL UGM, 1991.” Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung jawab”. Litbang Depdagri, Jakarta
Government Performance Result Act (GPRA) tahun 1994
Halim, Abdul,” Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah.”Yogyakarta : Salemba Empat.2012
Halim, Abdul., Muhamad Syam Kusufi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Hoessein, B. 2001, Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara, Seminar dalam Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance; Lembaga Administrasi Negara.
Ihyaul Ulum. MD. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia)
Indra Bastian, P. M. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat
Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan. LP3ES Kartika, Jakarta:
Lasminingsih.2004. Keuangan Daerah.Online.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/207 32/2/Reference.pdf
Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.;
Mamesah, D.1, 1995, Sistem Adminstrasi Keuangan Daerah, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
Mardiasmo, 1999, “Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik National Seminar Promoting Good Governance 1999”.
Mardiasmo, 2002, otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
Parson Harota, Ida Ayu Burba Riani; Roberth M. Marbun. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura, Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univerisita Cendrawasih, Jayapura
Puja Rizqy Ramadhan, 2019 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
Santoso, Purbayu, 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otono-mi Daerah Di Kabupaten Kediri.Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2, No.1, 9-18. 2005
Sartina,2021.Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng.Makassar
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabeta
Sunartodan Sunyoto, 2016, Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Jurnal Dharma EKonomi, No.43/ThXXIII/April 2016
Syahrial Sutoyo, 2014. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pel;aksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe Jurnal Kebangsaan, STIE Kebangsaan Bireun, Aceh.
Vera S. Endah Cicilia, Sri Murni, Daisy M. Engka. 2014. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaa Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara, Universitas Samratulangi, Manado.
, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” Dirjen PUOD Jakarta.
_____________ 2000 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah
, “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, Citra Umbara, Bandung.
, “Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, Citra Umbara, Bandung.
___________ UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
______________ Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 05 Tahun 2017 Tentang APBD Kota Ambon Tahun 2016
______________ Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang APBD Kota Ambon Tahun 2019
