THE RESTORATIVE METHOD FOR DEVELOPMENT URGENCY OF CUSTOMARY

Irma  Fatmawati; Rahul Ardian Fikri; Mhd Azhali Siregar; Senja Mawarni

Authors

Irma Fatmawati Universitas Pembangunan Panca Budi
Rahul Ardian Fikri Universitas Pembangunan Panca Budi
Mhd Azhali Siregar Universitas Pembangunan Panca Budi
Senja Mawarni Universitas Pembangunan Panca Budi

Keywords:

Customary, National, Restorative Justice

Abstract

The study of the administration and distribution of justice in Indonesia is a very important matter to discuss. very important to discuss. First, because Indonesian society is still a pluralistic society. Secondly, the complexity of the law and the issues surrounding the terms 'lex' (legislation, regelgeving) and 'ius' (law, recht). And thirdly, Apeldoorn's opinion that outside the

laws there is also law. The Republic of Indonesia is a state of law (rechstaat). In this case, the state should also ensure the upholding of justice by applying and enforcing the existing, including in enforce existing laws, including customary. The implementation of the law can take place normally and peacefully, but it can also be due to violations of the law. also due to violations of the law. In this case, the law that has been violated must be enforced.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Irma Fatmawati, Universitas Pembangunan Panca Budi

Rahul Ardian Fikri, Universitas Pembangunan Panca Budi

Mhd Azhali Siregar, Universitas Pembangunan Panca Budi

Senja Mawarni, Universitas Pembangunan Panca Budi

References

Departeman Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, 2007.

Anis Fittria dan Laras Fira Fauziyah, Pertanggung Jawaban Pidana (Mas’uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 7 No. 1, 2022, Hal. 21.

Dirjen Bina Pelayanan Medik Dasar. Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika. Jakarta, hlm. 2.

Ibid.

Renni Yulianti. Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan oleh Klinik Kecantikan dan Perlindungan Hak Pasien. Fakultas Hukum UNIKA. Semarang, hlm. 6

Pasal 9 dan penjelasan undang-undang nomor 39 Tahun 2009.

Siska Diana Sari. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika berdasarkan perspektif hak konstitusional warga Negara. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6, No. 2., Okt. 2018, hlm. 141.

Erni Yati. Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis yang dilakukan Dokter Umum di Indonesia. Aktualita, Vol. 3. No. 1, Tahun 2020, hal. 24

Azrul Azwar. Pengantar Administrasi Kesehatan. (Tangerang: Bina Rupa Aksara. Terbitan 2020) hlm. 78.

Cecep Tri Wibowo. Etika dan Hukum Kesehatan. (Yogyakarta: Nuha Medika. 2014) hlm. 64.

Ibid., hlm. 70-71.

Erni Yati. Op.Cit., hlm 25.

Ibid.

Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Wahyu Rizki Kartika Ilahi. Resiko Medan dan Kelalaian Medis dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum Volkgeist. Vol. 2, No.: 2, April 2018, hlm. 179

Ibid., hlm. 182.

Eddy O.S Hiariej. Teori dan Hukum Pembuktian. (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012) hlm. 96

Ibid., hlm. 23.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. (Jakarta: Rajawai Press. 2013), hlm. 90.

Ibid., hlm. 91.

Ibid., hlm. 90.

Bahder Johan Nasution. Bander Johan Nasution. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2013) hlm. 75.

Erni Yanti., Op. Cit., hlm. 32.

WHO-SEAI. Worl Healt Day 2022 7 April 2022, diakses melalui https://www.who.int/indonesia/news/campaign/world-health-day-2022

Bander Johan Nasution. Op.Cit., hlm. 59.

Moh, Fadly. Putusan MKDI sebagai bukti permulaan dalam Proses penyidikan terhadap Dokter yang dilaporkan dalam Sengketa Medik. Tesis: Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 161

Mahkamah Konstitusi No.: 82/PUU-XIII/2015., hlm. 221.

Ida Sugiarti, dkk. Etika dan Hukum Kesehatan. (Sleman: Deepublishing. 2023), hlm. 136