PROCEDURE FOR EXPORTING IMPORTED POST DELIVERY GOODS AT THE HANGGAR OF THE KPPBS TMP B OFFICE IN PALEMBANG

YIKE DIANA PUTRI; Sri Porwani; AGUNG INDRIANSYAH

Authors

YIKE DIANA PUTRI POLITEKNIK DARUSSALAM
Sri Porwani POLITEKNIK DARUSSALAM
AGUNG INDRIANSYAH POLITEKNIK DARUSSALAM

Keywords:

Procedur Export Import Post Delivery Goods

Abstract

To analyze the procedure for releasing imports of postal goods at the Post Office Hangar KPPBC TMP B Palembang, using descriptive analysis by going directly to the field and collecting the necessary data and then processing it. The results achieved from an analysis are useful for improving or improving services both from the Post Office and Customs and Excise for the wider community. In conclusion, the procedure for releasing imports of postal goods at the Post Office Hangar KPPBC TMP B Palembang is not only carried out by Post Office Officers, but also involves Customs and Excise Officers. Therefore, it is necessary to clarify the flow in the issuance of imported postal goods and it is necessary to hold more socialization to the wider community.

Downloads

References

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.04/2016 tanggal 29 November 2016 Tentang Impor Barang Kiriman. 2016.

A. M. Purwito, Kepabeanan dan cukai (pajak lalu lintas barang) : teori dan aplikasi. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

L. J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabeta, 2007.

S. Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

J. Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, Qualitative Data Analysis, Fourth. SAGE Publication. Ltd., 2018.

S. Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, 8 th ed. Jakarta: Saalemba Empat, 2014.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 199/PMK.Ol0/2019 tentang Ketentuan Kepabean, Cukai dan Pajak atas Impor barang kiriman. 2019.

Undang Undang Republik Indoensia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2006.

Perdirjen Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman. 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 188/PMK.O4/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas dan barang kiriman. 2010.

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2006. 2006.

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-83/BC/2002. 2002.

Keputusan bersana Dirjen Bea da Cukai dengan Dirjen Pos dan Telekomunikasi No. KEP-34/BC/2000, 41/DIRJEN/2000 Tahun 2000. 2000.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2000). Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan PT Pos Persero Nomor SE20/BC/2000 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Impor atau Barang Ekspor Yang Dikirim Melalui Pos Dengan Menggunakan Layanan Log. 2000.

A. A. Arens, R. J. Elder, and M. S. Beasley, Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Fourtheen. Prentice Hall, 2012.

A. Firdiansyah and M. Muchtar, Pemeriksaan Barang ole Bea Cukai: Teori dan PRaktik. Jakarta: Penerbit Andi, 2021.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2007). Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P07 /BC/2007 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor. 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 199 /PMK.Ol0/2019 tentang Ketentuan Kepabean, Cukai dan Pajak atas Impor barang kiriman). 2019.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman. 2020.