Legal Protection For Illegal Indonesian Migrant Workers Victims Of Human Trafficking
Keywords:
Legal Protection, Illegal Migrant Worker, Human TraffickingAbstract
Legal protection for victims of human trafficking has become a serious concern for the international community because human trafficking does not only occur in one area but has developed into an organized transnational crime. But what happens if the victims are illegal migrant workers who incidentally do not have official documents, considering that the number of illegal migrant workers who are victims of human trafficking abroad is currently increasingly dominating. The purpose of this study is to determine legal protection for illegal Indonesian migrant workers who are victims of trafficking in persons in connection with Law Number 21 of 2007. The author uses a normative juridical research method that uses secondary data and uses primary data only as support for secondary data. The results of this study indicate that Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, hereinafter referred to as the TPPO Law, provides legal protection to illegal Indonesian migrant workers who are victims of human trafficking in the form of fulfilling their rights, including the right to rehabilitation, the right to integrated services, the right to be returned to Indonesia based on state costs, the right not to be arbitrarily deported, the right to assistance when dealing with laws in the destination country, the right to restitution, and other rights.
Downloads
References
Beate Andreas, Beate. (2014). Kerja Paksa dan Perdagangan Orang. Jakarta: International Labour Organization.
Bonasahat, Albert. (2012). Briefing Jurnalis Catatan Akhir Tahun Perlindungan Pekerja Migran. Jakarta: ILO.
Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 352-365.
Ginting, Sonafta., D.J. (2013). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana perdagangan Orang, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
MD, Mahfud. (2012). Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Naskah akademik RUU 2016 Tentang Pengesahan Konvensi ACTIP, Kementerian Hukum dan HAM.
Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(3), 501-518.
Rahmadani, C. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Jurnal Hukum Uniski, 5(1), 99-113.
Sibuea, D. T. (2018). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional DI Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 228-240.
Solahudin. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Visimedia, Jakarta.
Tuasikal, I. G., Wattimena, J. A. Y., & Rehatta, V. J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Trafficking. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 141-148.
Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). Res Judicata, 2(1), 170-185.
Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1), 24-37.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
