Legal Protection of Outsourced Labor Based on Law No.13 of 2003 in PT Pertamina Trans Continental Port Jakarta
Keywords:
Outsourcing, Legal Protection, PT. Pertamina Trans Kontinental PortAbstract
The outsourcing system is regulated legally, but in reality many workers feel disadvantaged and want the outsourcing system to be abolished. In this case, the request for legal protection for workers at PT Pertamina Trans Kontinental Port Jakarta was caused by problems with the outsourcing system at PT Pertamina Marine Solution, the problem is that workers whose outsourcing contracts are regulated to be Effective from January 1 to December 31, but when changing or extending a new contract, it is usually issued or signed by outsourcing workers around March. The new contract has not been issued but workers have started working and their salaries are paid continuously every month. If later a problem arises, how can workers claim insurance when there is no clarity in the outsourcing contract? The problem that occurs is the result of weak legal protection for outsourcing workers. The research method used is empirical with a normative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained from related parties involved in this study, namely the entrepreneur PT Pertamina Trans Kontinental Port Jakarta, the outsourcing actor PT Pertamina Marine Solution (PMSol) and workers at PT Pertamina Trans Kontinental Port Jakarta. While secondary data is data obtained from literature studies. Based on the results of research on the implementation of legal protection for workers, the implementation of fixed-term work agreements at PT. Pertamina Trans Kontinental Port Jakarta still does not comply with the provisions of laws and regulations, namely, fixed-term work agreements that are not recorded or there is no renewal of worker documents, because the company realizes that the fixed-term work agreement is not in accordance with laws and regulations, weak supervision from the authorities, workers' ignorance of PKWT, workers' lack of courage because they are afraid of being laid off, and workers' apathy. and the legal consequences of fixed-term work agreements that are not recorded or there is no renewal of documents, namely by law they change into PKWTT.
References
Abdul Khakim. Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cetakan ke-4 edisi revisi, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Pnyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial, Yogyakata: Pustaka Baru Press, 2023.
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
Dian Agung Wicaksono, Mencari Keadilan Konstitusional Pengaturan Outsourcing di Indonesia, Malang: Pusat Pengembang Hukum Ketenagakerjaan FH Universitas Brawijaya, 2013.
Eko Wahyudi,dkk. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Khadik Troyanto, Format Ideal Hak Dasar Buruh dan Kewajiban Pengusaha Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Bogor: PT Karya Ilmu Bermanfaat, 2023.
Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Depok: Rajawali Pers, 2020.
Muhamad Azhar, Hukum Ketenagakerjaan, Semarang: Diponegoro University, 2015.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Soehatmatman Ramli, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta: Dian Rakyat, 2014.
Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan XI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Thahir, dkk, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
Willy Farianto, Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing, Media of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020.
John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2, 2016.
Lussak, A., & Romdoni, M. (2019). An exploratory study of youth peace movement effectiveness in yogyakarta. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(12), 3579-3581.
Miranda, Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Perjanjian Kerja Secara Lisan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.
Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the effectiveness of restorative justice practice in criminal law system. West Science Law and Human Rights, 1(03), 107-114.
R. La Porta, Investor Protection and Corporate governance, Jurnal Of financial Economics.
Romdoni, M. (2022). A Literature Review Of Coercive Isomorphism On Corporate Legal Responsibility In Indonesia. Pranata Hukum, 17(2), 121-132
Singgih Bramantio Arganta, Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.
Sri Suartini, Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Tidak Dengan Bentuk Tertulis, Journal Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 02, 2014.
Suyoko, Mohammad Ghufron. Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya (outsourcing) pada pekerja di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 1.
Teo Titanio Marc Peter, Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Oleh PT. X Surabaya, Journal Inicio Legis, Vol. 1 No. 1, 2020.
Zefany Odelia Cristy Siahaan, Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 12, 2024.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601a KUHPerdata tentang Perjanjian Kerja
https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa-, diakses tanggal 22 Oktober 2024, pukul 19.00 wib.
www.bps.go.id, diakses tanggal 22 Oktober 2024, pukul 19.55 wib.
Perdiansyah, Aksi Damai Hari Buruh di Tugu Adipura, sumber lampung.tribunnews.com, diakses pada 22 Oktober 2024, pukul 21.50.
Perlindungan Hukum oleh Alisa Q https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, pukul 22.45.
Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif oleh IDTesis, http://idtesis.com/ metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, pukul 23.30 WIB.
http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. diakses pada tanggal 18 November 2024, pukul 22.55.
