ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTABILITY IN THE FINANCE WORK UNIT (SATKER) OF POLRI HEADQUARTERS (Case Study at the Financial Center / PUSKEU Police Headquarters in  accordance with PERKAP No. 22 of 2011)

Sekar Nurtilawah; Arni Karina; Kumba Digdowiseiso

Authors

Sekar Nurtilawah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta
Arni Karina Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta
Kumba Digdowiseiso Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta

Keywords:

Financial Accountability, Financial Reports, Public Sector Accounting

Abstract

The Financial Sector Work Unit is one of the accounting entities under the Police Agency which is obliged to carry out accounting and accountability reports in order to realize the effective, efficient, transparent and accountable implementation of the duties of the National Police of the Republic of Indonesia. The aim of the research is to find out whether the implementation of the financial management of the National Police Public Health Unit's financial management unit is running well in accordance with Perkap No. 22 of 2011 in Chapter II Article 4. The contribution of this research is to provide knowledge regarding financial accountability in the work unit (SATKER) in the financial sector of POLRI Headquarters regarding PERKAP No. 22 of 2011. It is hoped that it can enrich academic documents which are useful as complementary information for further research. The research method used is qualitative descriptive research. The results of the research concluded that financial accountability had been carried out well or in accordance and the Accounting Policy implemented was in accordance with Minister of Finance Regulation Number 225 /PMK.05/2016 and the Polri Public Health Center Accountability Report was in accordance with PERKAP No. 22 of 2011.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen Pengumpulan Data. Dewi, SE., Ak., M.Ak., CA, H. P., & Sari, Y. N. (2018). Analisis

Pertanggungjawaban Keuangan Organisasi Nirlaba Dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Psak 45 Di Masjid Al-Muttaqin Bekasi. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 6(3). https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i3.221

Fatmawati, A. (2018). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 31–42.

Hanifa, L. (2017). Tinjauan Atas Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran: Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buton. Sang Pencerah, 3(1), 33–40.

Herviani, Vina, & Febriyansyah, A. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung. Jurnal Riset Akuntansi, VIII(2), 19–27.

Mursyidi. (2009). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT Refika Aditama.

Siskanda, P. A. (2020). Pengelolaan petty cash (uang persediaan) dalam kegiatan operasional instansi pemerintah di kabupaten poso. 191811404122162.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.

Sumbu, T. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 567–588. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4

Abdul Halim, Muhammad Syam. (2014). Teori Konsep Dan Aplikasi Akuntansi

Ash-shiddiq, M. S. (2016). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskemas Depok III Sleman Yogyakarta.

Dahlia Dico, Jantje J. Tinangon, Rudy J. Pusung. (2014). Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara. EMBA.

Indonesia, M. K. (2016). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL. In PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (p. NOMOR 225 /PMK.05/2016).

Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPAN BELANJA DESA DI DESA KOLONGAN KECAMATAN KOMBI KABUPATEN MINAHASA. EMBA.

Wulansuci, P. S. (2017). ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BEERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 29 TAHUN 2010.

Yayang Novita Sari, M. P. (2018). ANALISISNPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PSAK 45 MASJID AL- MUTTAQIN BEKASI. http://repository.upnvj.ac.id/886/3/BAB%20I.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. PP No.71 Tahun 2010 tentang, Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

http://portal.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI_03_25052016_105650.pdf

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang. Administrasi Pertanggung- jawaban di Lingkungan Kepolisian Negara, Jakarta.

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/panduan_teknis/bendahara/Pan duan-Teknis_Bendahara-Pengeluaran_Final.pdf

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/225~PMK.05~2016Per.pdf